Pada tanggal Selasa, 12 Agustus 2025, muncul kontroversi terkait kebijakan Bupati Pati Sudewo yang meningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 sebesar 250 persen. Kebijakan ini mengundang penolakan dari masyarakat Pati dan bahkan sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut dan telah menegur Bupati Sudewo, yang juga merupakan kader Gerindra, serta memerintahkan pembatalan kebijakan tersebut.
Prabowo juga meminta Bupati Sudewo untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Pati dari sumber lain, seperti investasi. Sudewo langsung menindaklanjuti perintah tersebut dan membatalkan kebijakan tersebut. Dalam situasi yang semakin panas, Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian RI dan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Sudewo secara resmi membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tahun 2025 setelah mendapat penolakan dari masyarakat. Ia menjamin bahwa bagi warga yang telah membayar dengan tarif baru, selisih pembayaran akan dikembalikan oleh pemerintah. Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya direncanakan masuk dalam perubahan APBD 2025, seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan RSUD RAA Soewondo, dan penataan alun-alun.
Upaya Bupati Sudewo dalam mencermati aspirasi masyarakat dan menjaga situasi aman serta mendukung pembangunan jangka panjang menjadi sorotan dalam perkembangan kebijakan pemda Pati. Keseluruhan keputusan ini menunjukkan responsifnya pemerintahan di bawah Prabowo terhadap permasalahan rakyat dan penempatan kepentingan rakyat di atas segalanya.
