Pada Minggu, 17 Agustus 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menepis spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak membahas isu reshuffle kabinet. Puan menegaskan bahwa hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo telah erat sejak awal, seperti hubungan antara kakak dan adik. Selain itu, ia juga menolak anggapan bahwa PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan setelah proses reshuffle kabinet dilakukan.
Puan menjelaskan bahwa PDIP akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya membangun bangsa dan negara, serta melanjutkan program-program yang telah ada untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo demi kesejahteraan rakyat. Meskipun Megawati Soekarnoputri telah menyatakan bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo, partai tersebut tetap akan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat tanpa menjadi partai oposisi.
Megawati menegaskan bahwa PDIP akan tetap kritis terhadap kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat, serta akan bersuara tegas jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sikap ini merupakan hasil Kongres Ke-VI PDIP yang diselenggarakan pada Agustus 2025 di Bali. Megawati juga menekankan bahwa keberpihakan partai tidak tergantung pada posisi di pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Soekarno.
Artikel ini menyajikan informasi terkait pernyataan Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri terkait hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo serta sikap partai terhadap kebijakan pemerintah yang akan datang. Dengan demikian, upaya PDIP untuk membangun bangsa dan negara serta menjaga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fokus utama partai tersebut, tanpa harus masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
