Presiden RI Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah yang diambilnya adalah dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN. Hal ini disampaikannya dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang. Prabowo menyebutkan bahwa banyak aset dan potensi BUMN yang tidak terkelola dengan baik dan melalui konsolidasi aset di bawah pengelolaan Danantara, Indonesia memiliki kekuatan keuangan yang signifikan.
Dengan berhasil dikumpulkannya aset BUMN di Danantara senilai US$10 miliar, Prabowo mengungkapkan kekayaan luar biasa yang dimiliki Indonesia. Namun, ia menyoroti praktik pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris BUMN yang dianggap tidak adil, terutama saat perusahaan mengalami kerugian. Prabowo menjadikan kebijakan penghapusan bonus bagi komisaris BUMN sebagai bagian dari upaya besar dalam reformasi tata kelola BUMN.
Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya untuk pembaharuan internal, tetapi juga sebagai panggilan bagi generasi muda yang memiliki integritas dan semangat profesionalisme untuk terlibat dalam pengembangan BUMN di masa depan. Ini merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih transparan dan efisien.
