Pemerintah telah mengumumkan persiapan pembentukan Kementerian Haji setelah Rancangan Undang-Undang Haji disahkan oleh DPR RI. Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa proses administrasi dan kajian teknis tengah dipercepat untuk segera membentuk kementerian baru ini. Pembentukan Kementerian Haji diyakini dapat meningkatkan pelayanan jamaah haji di masa mendatang. Meskipun Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) kemungkinan besar akan menjabat sebagai Menteri Haji, keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden. Pemerintah menargetkan proses pembentukan ini dapat dilakukan dengan cepat agar persiapan pelayanan jamaah haji tahun depan dapat dilakukan secara optimal. Menyongsong puncak ibadah haji tahun 2025, diharapkan Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah 1446 H menjadi momen yang berkesan bagi para jamaah haji Indonesia.
Sosok Calon Menteri Haji, Siapakah yang Akan Memimpin Istana?
