Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terus menjadi sorotan publik. Pakar hukum pidana mulai memberikan pandangan terkait potensi konsekuensi hukum bagi pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya datang dari Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Febby Mutiara Nelson. Menurutnya, jika terbukti bahwa mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlibat secara aktif dalam kasus tersebut, maka terdapat kemungkinan pertanggungjawaban hukum bagi beliau. Febby menegaskan bahwa hukum pidana berlaku sama untuk semua orang, termasuk presiden, jika terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
Meskipun tanggung jawab hukum biasanya berada di tingkat kementerian, namun menurut Febby, tidak dapat dikecualikan kemungkinan konsekuensi hukum bagi Jokowi jika terbukti keterlibatan langsung dalam proses penyidikan. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Dalam penyidikan yang dilakukan, negara disebut mengalami kerugian hingga Rp1,9 triliun akibat proyek pengadaan digitalisasi pendidikan. Nurcahyo Jungkung Madyo, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI, menyebut bahwa pihaknya masih mendalami keuntungan yang diperoleh Nadiem dari proyek tersebut. Selain itu, Kejaksaan juga mengungkap bahwa peran penting Nadiem dalam pengadaan Chromebook diduga terkait dengan pemilihan ChromeOS untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
