Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma mengapresiasi langkah musisi Indonesia yang menarik diri dari acara Pestapora 2025 setelah mengetahui bahwa acara tersebut disponsori oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini dianggap sebagai tindakan solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua dalam merespons dampak negatif dari keberadaan Freeport di wilayah tersebut.
Filep menyatakan bahwa selama puluhan tahun Freeport beroperasi di Papua, suku-suku asli seperti suku Amungme dan Kamoro masih hidup dalam kondisi yang miskin meski tanah ulayat mereka telah dieksploitasi habis oleh perusahaan tambang tersebut. Dampak buruk seperti kerusakan lingkungan, penghilangan ruang hidup, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat Papua sangat terasa.
Senator Papua Barat ini juga menyoroti masalah minimnya akses kesehatan dan pendidikan di daerah pesisir Mimika yang merupakan dampak dari eksplorasi SDA dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport. Filep mendukung para musisi Indonesia yang menggunakan seni musik sebagai bentuk ekspresi untuk menyuarakan perjuangan rakyat Papua.
Selain itu, ia juga mengapresiasi keputusan penyelenggara Pestapora 2025 yang membatalkan kontrak dengan Freeport setelah mendapat kritik dari berbagai pihak. Filep menegaskan perlunya evaluasi terhadap dampak perusahaan besar seperti Freeport terhadap masyarakat Papua, terutama karena pemerintah berencana memperpanjang kontrak operasi Freeport hingga tahun 2061.
Dalam upayanya membela keberpihakan terhadap rakyat Papua, Filep menyerukan perlunya dukungan serta respons positif dari masyarakat luas dan pemerintah terhadap isu-isu kritis ini. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret untuk mengatasi masalah kemiskinan, minimnya akses pendidikan, kurangnya keterlibatan tenaga kerja lokal, dan kesenjangan kehidupan yang layak di Papua.
Advokasi yang dilakukan oleh DPD RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Papua, dan Filep menegaskan bahwa tuntutan dari masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
