Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. DPRD Jabar menjadi yang pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tersebut, menunjukkan komitmen DPRD Jabar dalam menanggapi isu tunjangan rumah yang sedang ramai diperbincangkan. Iswara menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait evaluasi tunjangan perumahan tersebut, sesuai dengan hasil rapat pimpinan. Proses evaluasi ini dilakukan seiring dengan pembahasan APBD Perubahan Jabar yang tengah dinilai oleh Kemendagri. Selain itu, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, evaluasi tunjangan perumahan juga akan berlaku bagi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Meskipun Jawa Barat pertama kali menyerahkan evaluasi, hasil final dari evaluasi ini masih menunggu laporan dari semua provinsi di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan dana tunjangan perumahan bagi anggota dewan.
Evaluasi Tunjangan Rumah Gercep DPRD Jabar ke Kemendagri
