Fraksi Golkar dan Demokrat mendesak RUU Perampasan Aset dibahas di DPR setelah adanya unjuk rasa pada 25-31 Agustus lalu. Herman Khaeron dari Partai Demokrat menyatakan komitmennya untuk membahas RUU tersebut setelah berdiskusi dengan anggota fraksi di Komisi III dan XIII. Sementara, Sarmuji dari Partai Golkar juga menyatakan dukungannya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Keduanya menekankan pentingnya pembahasan yang cermat dan melibatkan banyak pihak seperti akademisi dan ahli. DPR dan pemerintah telah sepakat untuk menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, juga menyatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembahasan RUU tersebut. Semua pihak menegaskan pentingnya pembahasan yang matang untuk keberhasilan RUU Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset: Dukungan Golkar-Demokrat
