Bencana alam seperti banjir dan longsor kembali menerjang beberapa wilayah di Sumatra, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Akibat dari bencana tersebut, tercatat belasan orang meninggal dunia serta banyak jalur transportasi dan komunikasi yang tidak dapat digunakan. Pemerintah Provinsi Aceh pun harus mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat bencana selama dua minggu, terhitung mulai 28 November sampai 11 Desember 2025. Namun, peristiwa mengenaskan ini justru menimbulkan perbincangan berbeda di ranah media sosial, di mana berbagai pihak menyoroti kebijakan pejabat terdahulu sebagai pemicu terjadinya bencana.
Perdebatan di media sosial bermula dari kritik keras yang beredar, salah satunya berasal dari akun Instagram Balqis Humaira. Dalam unggahannya, Balqis mengaitkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir dan longsor di kampung halaman Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menko Pangan, dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya saat masih menduduki jabatan Menteri Kehutanan. Ia menyoroti praktik pemberian izin dan pembuatan regulasi yang menurutnya telah membebani rakyat dan membuka ruang eksploitasi hutan secara besar-besaran.
Ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan kehutanan lama juga ditegaskan oleh Balqis melalui narasinya mengenai Taman Nasional Tesso Nilo di Riau. Ia menyatakan bahwa kawasan ini yang dahulu memiliki luas sekitar 83 ribu hektare hutan, kini sebagian besar telah beralih menjadi area perkebunan sawit ilegal akibat lemahnya pengawasan. Proses perambahan dan perluasan perkebunan baru dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi yang seharusnya menjadi sabuk hijau penyangga lingkungan.
Pembahasan tentang deforestasi dan keterkaitannya dengan Zulkifli Hasan bukanlah hal baru. Kiprahnya sebagai Menteri Kehutanan pada periode 2009 sampai 2014 memang kerap menuai kritik, utamanya dari kelompok pegiat lingkungan. Salah satu kasus yang terus bergulir di mata publik adalah perubahan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo, dari benteng terakhir keanekaragaman hayati menjadi ladang sawit ilegal yang dikelola tanpa aturan ketat.
Tidak hanya melalui tulisan, perdebatan ini juga mengemuka melalui media visual. Sebuah potongan video dokumenter dari tahun 2013, yang kembali beredar di tengah maraknya bencana, memperlihatkan aktor Hollywood Harrison Ford melakukan wawancara dengan Zulkifli Hasan terkait isu kerusakan hutan di Indonesia. Ford tanpa ragu menegur pemerintah karena kegagalan dalam mengendalikan deforestasi, utamanya di kawasan strategis seperti Tesso Nilo. Video ini semakin memperkuat pandangan sebagian masyarakat bahwa kebijakan manusia, dan bukan semata-mata faktor alam, memegang peran dalam terjadinya berbagai bencana.
Di bagian komentar pada media sosial, sejumlah pengguna juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang justru dianggap memperparah kerusakan ekosistem. Akun @voxnetizens, misalnya, menegaskan bahwa bencana yang dialami warga Sumatra merupakan akibat langsung dari keputusan yang dibuat oleh manusia, bukan sekadar kehendak alam. Mereka mengingatkan, keuntungan yang didapat perusahaan sawit dan pembukaan lahan yang dilegalkan, semuanya berasal dari ulah manusia dan kebijakan yang telah disahkan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai penyebab utama bencana banjir dan longsor di Sumatra pun terus bergulir. Satu sisi menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan masa lalu, sementara yang lain mendesak perlunya evaluasi serius terhadap izin-izin kehutanan agar tidak terjadi kerusakan lebih parah di masa mendatang.
Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan
