Aksi unjuk rasa buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Januari 2026, mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan keamanan aksi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian bertujuan untuk menjamin hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Aparat di lapangan tidak membawa senjata api dan diinstruksikan untuk selalu bersikap humanis, persuasif, dan profesional.
Selain di kawasan Monas, kepolisian juga mengambil langkah antisipasi dengan menyiagakan personel di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Komite Eksekutif Partai Buruh. Reynold juga mengingatkan peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan provokatif atau anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas. Seiring pengamanan aksi, kepolisian juga mempersiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Aksi buruh ini diduga masih terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada akhir Desember 2025. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, atau Gedung DPR/MPR RI. Aksi besar-besaran ini dimulai pada tanggal 29 Desember 2025 dengan dua hari aksi di lokasi yang sama.
Di tempat lain, anggota TNI bentrok dengan Brimob di Sulteng, namun kondisinya kembali kondusif dalam waktu singkat dan personel TNI serta Brimob kembali ke asrama masing-masing.
