Proses demokrasi tidak pernah berlangsung lurus dan mulus. Perjalanan demokrasi sering kali dialami dalam pasang surut, melewati masa jeda, dan kadang-kadang mengalami kemunduran sebelum menemukan bentuk dan praktik yang baru, yang kadang tak sesuai dengan ekspektasi awal pembentukannya.
Konsep gelombang demokratisasi yang diperkenalkan oleh Huntington (1991) menekankan bahwa demokrasi bukanlah sebuah garis akhir atau tujuan mutlak, melainkan perjalanan historis yang terdiri dari banyak fase yang berubah mengikuti konteks zaman. Sudut pandang semacam ini sangat penting dalam menilai dinamika relasi antara otoritas sipil dan kekuatan militer di suatu negara. Pada gilirannya, karakteristik kepemimpinan yang mendukung demokrasi pun selalu menyesuaikan dengan perkembangan setiap tahapan demokratisasi tersebut.
Setelah tumbangnya Orde Baru pada masa Soeharto, Indonesia turut menjadi bagian dari gelombang demokratisasi ketiga. Namun, proses demokrasi di Indonesia tidak berhenti hanya pada pergantian kepemimpinan politik saja. Sejumlah riset menunjukkan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia berlangsung secara bertahap, tidak selalu konsisten di berbagai ranah, serta disertai negosiasi yang rentan antara elit sipil dan aktor militer (Aspinall, 2005; Mietzner, 2012). Oleh sebab itu, analisis mengenai peran kepemimpinan militer ataupun sipil mesti mempertimbangkan juga fase demokratisasi yang sedang berjalan.
Apabila kembali pada peta perjalanan demokrasi di Indonesia, secara umum dapat dikenali setidaknya tiga tahap: periode transisi dari otoritarianisme, fase konsolidasi awal demokrasi, dan fase konsolidasi lanjutan yang masih rapuh. Beberapa pengamat mancanegara bahkan menggolongkannya ke dalam periode demokrasi iliberal atau potensi pembalikan demokrasi (democratic reversal). Masing-masing tahap memiliki tuntutan dan hambatan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan kali ini hanya akan menyoroti dimensi kepemimpinan militer.
Ketika Indonesia memasuki fase transisi setelah kejatuhan Orde Baru, prioritas utamanya bukanlah optimalisasi pertahanan negara, melainkan penarikan militer dari panggung politik. Prioritas waktu itu adalah mendepolitisasi TNI, membongkar sisa-sisa struktur otoriter, serta memastikan militer berada di bawah kendali otoritas sipil (Linz & Stepan, 1996; Crouch, 2010).
Karena itu, sosok Panglima TNI yang ideal pada tahap awal reformasi harus memiliki kapasitas menjaga stabilitas transisi tanpa mendorong ambisi politik. Kualitas utama dalam periode ini mencakup netralitas politik serta kepatuhan pada aturan hukum formal. Profesionalitas militer bermakna sebagai loyalitas kepada tugas pertahanan, bukan sebagai pelaku politik (Huntington, 1957).
Dengan berjalannya waktu, Indonesia memasuki periode konsolidasi awal demokrasi. Di tahap ini, ancaman dominasi militer mulai menurun, namun relasi sipil-militer masih rentan. Tantangan yang timbul justru berupa kecenderungan militer untuk terlibat dalam urusan non-pertahanan, baik karena dalih stabilitas nasional, krisis, maupun kekurangan kapasitas pemerintah sipil (Croissant dkk., 2013).
Hasil studi tentang reformasi militer Indonesia mengindikasikan kemajuan yang lebih pesat di level norma dan prosedur, sedangkan pembaruan mendasar yang berkaitan dengan kepentingan lembaga militer berjalan lambat (Wardoyo, 2017).
Pada tahap ini, Indonesia membutuhkan model kepemimpinan militer yang berbeda. Konsolidasi demokrasi pada dasarnya memerlukan komandan militer yang sanggup menegakkan disiplin prosedural, menjalankan setiap instruksi sipil secara legal dan terukur.
Mekanisme hubungan atasan-bawahan (patron-client) sudah tidak tepat lagi, sebab kepatuhan yang tidak didasarkan prosedur justru memperbesar potensi multitafsir terhadap mandat sipil dan dapat mengaburkan pemisahan peran militer (Feaver, 2003). Di tahap ini, pemisahan yang tegas antara urusan militer dan urusan sipil menjadi sangat krusial. Keberhasilan atau kegagalan di tahap ini menentukan arah konsolidasi selanjutnya: apakah menuju penguatan atau justru kemunduran.
Sayangnya, Indonesia kini sedang menjalani periode konsolidasi lanjutan yang masih rapuh. Walaupun stabilitas demokrasi elektoral relatif terpelihara, kualitas demokrasi konstitusional kerap tergerus oleh kecenderungan menguatnya kekuasaan eksekutif dan pelemahan instrumen pembatas kekuasaan (Power, 2018; Mietzner, 2020).
Kini, ancaman terhadap kendali demokrasi bukan lagi berasal dari niat militer untuk melawan kekuasaan sipil, melainkan dari pola hubungan yang terlalu cair, di mana militer rutin dilibatkan untuk mengambil alih peran yang mestinya dijalankan sipil (Aspinall & Mietzner, 2019).
Dalam tahap ini, capaian normatif yang telah diraih bisa runtuh jika tidak dijaga oleh norma internal di kalangan militer sendiri. Maka, tuntutan utama untuk pemimpin militer pun bergeser. Tidak cukup dengan netralitas politik dan profesionalitas, pemimpin militer mesti punya kapasitas menahan institusi dari perluasan fungsi, sekalipun didorong oleh permintaan langsung dari pemerintah, mandat hukum, serta legitimasi politik (Bruneau & Croissant, 2019).
Jika kita mengaitkan fase-fase demokratisasi tadi dengan riwayat kepemimpinan TNI sejak awal reformasi, kita akan menemukan ragam tipologi. Ada pemimpin yang piawai dalam eksekusi cepat kebijakan nasional dalam bentuk operasi militer.
Tipe ini memang diperlukan di masa krisis atau pembangunan agresif, namun pada fase konsolidasi lanjutan seperti saat ini justru bisa menimbulkan konflik kepentingan antara peran sipil dan militer. Di sisi lain, ada pula pemimpin yang sangat profesional, membatasi diri di ranah teknis sektor militer, tapi dampaknya seringkali kurang terasa dalam menjaga keseimbangan hubungan sipil-militer, apalagi saat tekanan politik meningkat.
Selain kedua tipe tersebut, ada pula kepemimpinan yang beroperasi pada level koordinatif lintas-matra dengan kecenderungan tampil ‘low profile’ dan tidak berambisi memperluas peran institusi ke ruang politik. Kepatuhan kepada otoritas sipil di sini bersifat prosedural, bukan sekadar simbolik. Agenda nasional diterjemahkan sebagai proses penyelarasan, bukan justifikasi ekspansi kewenangan militer.
Untuk fase konsolidasi demokrasi Indonesia yang rapuh saat ini, karakter pemimpin tipe koordinatif inilah yang paling relevan dan diharapkan. Panglima TNI yang dibutuhkan bukanlah sosok yang dominan dan menonjol, melainkan figur yang mampu menjaga tonggak normatif hasil reformasi agar tidak luntur akibat rutinitas keseharian.
Ada kebutuhan akan pemimpin militer yang sanggup mensinergikan loyalitas terhadap presiden dengan kehati-hatian institusional. Loyalitas itu harus diwujudkan lewat ketaatan prosedural dan eksekusi disiplin agenda pemerintah. Setiap mandat nasional perlu dicermati lintas matra tanpa disertai kecenderungan memperluas interpretasi ataupun memperbesar peran militer di luar fungsi pertahanan negara.
Keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan harus tetap dibingkai sebagai sistem penunjang kebijakan nasional, bukan pengambilalihan otoritas. Dengan demikian, dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi koordinasi, memperkuat konsolidasi internal TNI, serta menjaga stabilitas relasi sipil-militer, meskipun kinerja mereka tidak selalu tampak di permukaan publik.
Justru saat ini, tantangan terbesar bagi TNI adalah sifat kolaborasi yang terlalu elastis antara sipil dan militer. Pemimpin militer ideal dewasa ini adalah yang memiliki rekam jejak kuat dalam menghormati kendali demokrasi, luwes beradaptasi, namun tetap berprinsip pada batas-batas konstitusi.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membedakan ataupun menilai para Panglima TNI terdahulu mulai Jenderal Wiranto hingga Jenderal Agus Subiyanto secara personal. Lebih dari itu, tulisan ini menekankan bahwa penentuan figur dan tipe kepemimpinan militer seyogianya mempertimbangkan fase demokrasi yang sedang dijalani.
Sebagai bangsa yang bersepakat menempatkan demokrasi sebagai pilar utama politik, Indonesia memerlukan kepemimpinan sipil dan militer yang mampu menjaga agar demokrasi tidak tergelincir menjadi demokrasi iliberal atau bahkan kembali ke jalur otoritarianisme sebagaimana diwaspadai para pengamat luar negeri. Kini, tantangan terbesar bukanlah militer yang memberontak, tetapi militer yang terlalu mudah ikut campur atas nama membantu. Karena itu, kemampuan TNI untuk menahan diri dan menjaga disiplin institusi adalah syarat utama agar demokrasi Indonesia tetap terkendali oleh prinsip-prinsip demokratisasi.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
