Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Risma Niswaty, membagikan pandangannya mengenai wacana Pilkada tidak langsung. Menurutnya, pilihan tersebut bisa menjadi opsi yang positif dengan syarat penting untuk meningkatkan kualitas kader partai politik serta mendorong kehadiran pemimpin daerah yang memiliki kompetensi yang jelas. Risma menekankan bahwa penilaian berdasarkan standar kompetensi akan memastikan pemilihan kader terbaik partai, bukan hanya berdasarkan popularitas semata. Dia menyatakan bahwa dengan cara itu, diharapkan lahirnya pemimpin daerah yang memiliki standar pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) di Makassar, Sulawesi Selatan, juga menyoroti pentingnya memastikan kualifikasi yang lebih konkret dalam proses pilkada. Selain itu, Risma menyoroti masalah kontestasi politik yang saat ini lebih dipengaruhi oleh popularitas dan kekuatan modal daripada kompetensi kader. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa apabila pilkada dipindahkan ke DPRD, partai politik perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mempersiapkan kader yang memenuhi kriteria pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak yang dapat diukur.
Pilkada Tidak Langsung: Kuatkan Kaderisasi Partai dan Awasi Politik Uang
