Dalam upaya memperdalam wawasan tentang reformasi sektor keamanan, Program Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menyelenggarakan kuliah tamu bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada Rabu, 4 Maret 2026. Forum ini menghadirkan diskusi panel yang mempertemukan pemikiran dari akademisi dan peneliti untuk menjajaki dinamika pembentukan profesionalisme di tubuh militer Indonesia.
Acara ini menghadirkan Dr. Aditya Batara Gunawan, Beni Sukadis, dan Yudha Kurniawan sebagai narasumber utama. Para pembicara tersebut berasal dari kalangan akademisi ilmu politik maupun peneliti bidang pertahanan dan hubungan sipil–militer. Diskusi yang dipimpin berlangsung interaktif, membedah bagaimana karier militer dibangun, faktor yang mempengaruhi proses promosi, serta bagaimana hal tersebut bersinggungan dengan kendali sipil dan demokrasi di Indonesia.
Dr. Aditya Batara Gunawan mengetengahkan interaksi antara konteks politik nasional dengan sistem karier di tubuh TNI. Ia menyampaikan bahwa dalam sistem organisasi militer, jalur promosi kerap diwarnai tarik menarik antara prinsip meritokrasi dan pengaruh kedekatan personal dengan pemimpin politik. Menurut Aditya, perubahan arah politik, terutama dalam era kepemimpinan populis, membuat aspek relasi personal semakin memengaruhi pengisian posisi strategis di militer. Ia juga menyoroti potensi melemahnya kontrol sipil ketika proses pengambilan keputusan didasarkan pada jaringan personal ketimbang prinsip profesionalisme.
Isu batas peran sipil dan militer dalam menyusun pola karier prajurit pun menjadi perdebatan hangat. Para pembicara menyoroti pentingnya memperjelas sampai sejauh mana aktor sipil harus ikut campur dalam pengelolaan promosi jabatan tinggi di militer, termasuk dalam penunjukan Panglima TNI. Dalam perbandingan internasional, Aditya memaparkan variasi praktik hubungan sipil–militer. Misalnya, beberapa negara demokrasi mensyaratkan persetujuan legislatif untuk pengangkatan panglima militer tertinggi, sementara di beberapa negara lainnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan cabang eksekutif tanpa campur tangan parlemen.
Yudha Kurniawan mengatakan bahwa desain kelembagaan hubungan sipil–militer di berbagai negara memang berbeda, meski tetap berada dalam kerangka demokrasi. Setiap negara, menurutnya, memiliki adaptasi sendiri yang sesuai dengan tradisi dan kebutuhan nasionalnya. Tidak terdapat satu model universal dalam menentukan relasi militer dan otoritas sipil.
Sisi lain muncul dari paparan Beni Sukadis yang menegaskan bahwa profesionalisme prajurit dibangun di atas fondasi kontrol sipil yang kuat dan sistem meritokrasi yang konsisten. Ia menilai, pascareformasi, TNI telah mengalami restrukturisasi melalui kebijakan pemisahan dengan Kepolisian, legalisasi UU Pertahanan, dan UU TNI yang mengatur posisi militer sebagai alat negara nonpolitik. Namun, Beni mengakui praktik di lapangan belum sepenuhnya lepas dari fenomena promosi berbasis kedekatan personal. Hal ini menimbulkan kegamangan terkait seberapa besar peran meritokrasi dibanding pengaruh eksternal dalam pengelolaan karier perwira.
Sebagai contoh ketidakkonsistenan dalam promosi, Beni menyoroti rotasi jabatan Panglima TNI yang terkadang tidak sejalan dengan harapan publik mengenai pola rotasi antarmatra. Ia menunjuk penunjukan berturut-turut Panglima dari matra Angkatan Darat sebagai indikasi campur tangan faktor di luar pertimbangan merit.
Masalah struktural dalam pengembangan karier prajurit juga dikupas oleh Yudha Kurniawan. Ia memaparkan bahwa terdapat hambatan profesional bagi perwira yang ingin naik ke tingkat lebih tinggi, seperti ketidakseimbangan jumlah jabatan dan personel, terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan militer, dan ketimpangan dalam sistem perekrutan awal. Yudha menambahkan bahwa persoalan tersebut diperberat oleh kendala anggaran dan keterbatasan fasilitas, sehingga regenerasi kepemimpinan pun menjadi terhambat. Fenomena penumpukan perwira tinggi menjadi salah satu dampak nyata dari ketidakseimbangan struktural di dalam militer.
Diskusi yang berlangsung pada kuliah tamu kali ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menganalisis tantangan dalam membangun militer yang profesional namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi. Para peserta didorong untuk berpikir kritis terhadap peran aktor sipil dan militer dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.
Relevansi diskusi ini juga semakin terasa di tengah dinamika politik nasional. Munculnya kembali kontroversi peran militer di ranah sipil, terutama dalam masa democratic backsliding, mempertegas pentingnya penguatan kontrol sipil dan perlunya menjaga profesionalisme dalam tubuh TNI. Keterlibatan TNI di sektor sipil kerap menjadi pusat kritik dan kekhawatiran, namun para pembicara menekankan hubungan sipil–militer merupakan hasil interaksi dua pihak yang sama-sama memikul tanggung jawab atas stabilitas institusi negara.
Ditekankan pula bahwa regulasi internal tentang sistem promosi dan karier perwira idealnya didasarkan pada kepentingan profesionalisme dan organisasi, bukan semata pertimbangan politik praktis. Mengelola isu ini secara institusional menjadi jalan terbaik sebagaimana diterapkan di negara demokrasi lain, di mana profesionalisme menjadi tolok ukur utama bagi militer sebagai penjaga pertahanan negara dalam tatanan demokrasi.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
