Selama ini, dialog tentang pelestarian alam kerap diawali dari masalah hutan dan satwa yang semakin terdesak. Banyak yang membahas populasi hewan langka yang terus menurun atau habitat yang tergerus, namun sisi manusia kerap terlupakan. Padahal, sudut pandang ini kurang lengkap menurut Wahdi Azmi; seorang dokter hewan yang telah lama bergulat dengan konflik antara manusia dan gajah di Sumatera. Dia melihat bahwa manusia justru harus diposisikan sebagai bagian inti dalam upaya perlindungan lingkungan.
Dalam sebuah forum Leaders Talk Tourism yang membedah Surat Edaran Ditjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2025, Wahdi menyampaikan pesan tegas: “Konservasi tak boleh melupakan peran dan kebutuhan masyarakat. Tanpa manfaat nyata bagi mereka, upaya pelestarian pasti kalah oleh realitas ekonomi.” Pernyataan itu lahir dari pengalamannya di lapangan, di mana konflik antara manusia dan satwa lebih sering dipicu oleh perubahan lingkungan tanpa persiapan sosial maupun ekonomi yang memadai.
Seiring ekspansi perkebunan atau kawasan pemukiman, ruang hidup satwa menciut, sedangkan masyarakat lokal semakin terdesak oleh tekanan ekonomi. Di situasi seperti inilah perjumpaan manusia dan hewan menjadi tak terhindarkan, sering berbuntut konflik. Kalau dilihat lebih jauh, pendekatan konservasi yang selama ini terlalu fokus pada zona larangan dan aturan justru menambah jarak antara warga dan upaya pelestarian.
Warga sekitar konservasi sering menganggap kebijakan perlindungan hanya sebagai sekat yang membatasi mereka dari lahan, kesempatan bekerja, hingga memperbesar resiko bertemu satwa liar. Konservasi akhirnya dianggap bukan sebagai kebutuhan bersama, melainkan sebagai beban tambahan yang harus ditoleransi.
Wahdi menegaskan, manusia tak dapat dilepaskan dari ekosistemnya. “Pendekatan proteksionis saja tidak cukup. Integrasi antara manusia, ekonomi, dan edukasi mutlak perlu,” katanya. Integrasi tersebut bukan sekedar melibatkan masyarakat secara formalitas, tetapi menyatukan konservasi, kesejahteraan ekonomi, dan pendidikan dalam kerangka yang saling menguatkan. Jika salah satunya absen, upaya pelestarian berpotensi rapuh dan mudah tergilas kepentingan jangka pendek.
Kisah berbeda datang dari kawasan perbukitan Mega Mendung, Bogor. Di wilayah yang menjadi jantung ekologi Jabodetabek, tekanan konversi lahan sangat nyata. Namun, Arista Montana bersama Yayasan Paseban mengembangkan pendekatan alternatif: menggabungkan pelestarian lingkungan dengan aktivitas ekonomi dan sosial warga. Salah satu program utama mereka adalah pertanian organik berbasis masyarakat, di mana petani dilibatkan dalam setiap tahapan—dari pengolahan, pemasaran, hingga penerapan praktek ramah lingkungan.
Lebih dari sekadar menjaga alam, warga justru merasakan manfaat ekonomi dari ekosistem yang sehat. Petani pun mendapat pelatihan langsung, bukan hanya soal teknik bertani, tetapi juga tentang pentingnya merawat tanah dan sumber air. Dengan demikian, menjaga lingkungan menjadi kebutuhan ekonomis sehari-hari, bukan sekadar slogan pelestarian.
Keberhasilan di Mega Mendung tidak terjadi sekonyong-konyong. Yayasan Paseban memainkan peran sentral lewat berbagai pelatihan, dari pengorganisasian tani organik, manajemen lingkungan, sampai edukasi bagi anak muda. Masyarakat diperkenalkan pada pengetahuan baru sekaligus diberi bekal praktis agar bisa mandiri dan memperkuat keterkaitan mereka dengan sumber daya alam sekitar.
Dengan pendekatan seperti ini, konservasi tidak lagi berperan sebagai “pedoman luar” yang dipaksakan, melainkan fondasi bagi ekonomi lokal. Sikap masyarakat pun berubah: mereka kini menjadi pelaku aktif, bukan sekadar objek program konservasi. Model Mega Mendung membuktikan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan hanya mungkin jika ada relasi saling menguntungkan antara manusia dan lingkungan.
Bila dicermati, pola tersebut sejalan dengan pengalaman Wahdi di Sumatera. Konflik gajah dan manusia mencuat akibat tumpang tindih ruang hidup serta belum adanya integrasi sosial-ekonomi. Sementara di Mega Mendung, ketegangan bisa ditekan justru karena konservasi berjalan beriringan dengan sistem ekonomi masyarakat.
Benang merah dari kedua kasus ini: pelestarian berhasil bila masyarakat tidak hanya diajak bicara, tapi benar-benar diposisikan sebagai mitra yang penting. Sebaliknya, kegagalan konservasi sering kali bermula dari ketiadaan kapasitas lokal, ketidakjelasan manfaat ekonomi, hingga minimnya pelibatan sejak awal.
Begitu masyarakat diberi ruang, pengetahuan, dan insentif ekonomi, konservasi bisa tumbuh sebagai kepentingan bersama. Kini Indonesia tidak hanya butuh kawasan dilindungi yang luas, tapi juga model pengelolaan lanskap yang mampu menjembatani kebutuhan ekologis dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konservasi, dalam makna ini, tidak boleh berdiri terpisah, tetapi menjadi bagian satu sistem utuh—dari kebijakan hingga praktik di tingkat desa.
Tanpa integrasi yang sungguh-sungguh, upaya pelestarian cenderung bertahan secara defensif: lebih banyak bertahan daripada berkembang. Namun bila manusia, lingkungan, dan ekonomi berjalan dalam satu desain, konservasi bisa menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Pertanyaan besarnya, sebagaimana disampaikan Wahdi, bukan sekadar soal cara menjaga alam, tetapi apakah masyarakat benar-benar punya alasan kuat untuk turut menjaga dan merawat lingkungan hidupnya.
Sumber: Wahdi Azmi Sebut Konservasi Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Sumber: Dari Gajah Ke Mega Mendung, Ketika Konservasi Harus Menghidupi
