Dua rilis terbaru dari institusi pemerintah menyorot kondisi desa di Indonesia dari perspektif berbeda, tetapi pada dasarnya menampilkan kenyataan yang nyaris senada. Laporan Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 milik BPS merangkum kemajuan dalam pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Sebaliknya, data dari Kementerian Desa (KepMendes PDTT No. 343 Tahun 2025) menggarisbawahi lonjakan jumlah desa yang kini tergolong maju dan mandiri, menandai pergerakan administratif yang menggembirakan.
Namun kedua sumber itu menunjukkan satu permasalahan mendalam: kemajuan administratif belum kuat menopang transformasi ekonomi desa. Reformasi pada tatanan ekonomi masih belum melaju seiring percepatan status administratif.
Desa tetap memainkan peran vital dalam struktur Indonesia, mengingat terdapat lebih dari 84 ribu wilayah desa menurut data Podes 2025, termasuk lebih dari 75 ribu yang berstatus desa resmi. Dari jumlah tersebut, 20.503 desa sudah masuk kategori mandiri, dan 23.579 desa berada pada level maju. Sisanya, masih berkembang, tertinggal, bahkan sangat tertinggal.
Data tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh desa sudah melampaui batas dasar pembangunan, berkat program infrastruktur dan alokasi dana desa selama satu dekade terakhir. Meski adminstrasi dan sosial tumbuh, ekonomi desa tetap menghadapi masalah fundamental. Sekitar 67 ribu desa masih mengandalkan sektor pertanian, menjadikannya sumber penghidupan utama masyarakat desa.
Lanskap ekonomi desa terlihat bertumpu pada komoditas mentah dengan nilai tambah terbatas. Kendati lebih dari 25 ribu desa mempunyai produk unggulan, belum banyak desa yang berhasil menembus jaringan pasar yang lebih luas, menandakan keterhubungan ekonomi desa dan pasar masih lemah.
Dukungan akses pembiayaan memang mengalami perkembangan, terbukti dari lebih 63 ribu desa yang sudah mencicipi Kredit Usaha Rakyat (KUR), disertai kemajuan akses telekomunikasi. Walau demikian, disparitas kualitas akses, khususnya di desa terpencil, belum tertanggulangi. Ketimpangan pun tetap terlihat: tingkat kemiskinan desa mencapai 11 persen, hampir dua kali lipat dari kakak kotanya. Di desa, jurang kemiskinan pun cenderung lebih dalam, memperlihatkan kerentanan kesejahteraan yang kronis. Alhasil, di tengah rata-ratanya kondisi desa, tingkat kesejahteraan tetap rendah dibanding produktivitas ekonomi kota yang melonjak.
Realitas ini mengisyaratkan bahwa tantangan utama bukan lagi sekedar pembangunan fisik, melainkan menyangkut rekonstruksi ekonomi dan produktivitas perdesaan yang belum optimal. Transformasi ekonomi desa mutlak membutuhkan arah baru yang lebih terstruktur dan kolaboratif.
Dalam konteks tersebut, koperasi muncul menjadi salah satu jalan keluar yang strategis. Berdasarkan tinjauan World Bank tahun 2006, koperasi diyakini unggul dalam memperluas akses ekonomi, menyediakan pembiayaan, serta memperkuat ekonomi lokal di negara-negara berkembang. Peran koperasi yang berbasis komunitas juga mempererat solidaritas ekonomi dan memperkuat jejaring sosial desa.
Kehadiran koperasi, termasuk organisasi petani, sanggup memberikan daya tawar lebih bagi petani, memperlancar akses pasar dan teknologi, hingga menggalang koordinasi produksi berbasis sistem partisipatif. Tak heran jika kebijakan “Koperasi Desa Merah Putih” digulirkan untuk mengatasi fragmentasi dan skala produksi desa yang kecil.
Tetapi hasil positif program ini bergantung sepenuhnya pada desain dan manajemen pelaksanaannya. Riset CELIOS mengingatkan bakal terjadi persoalan lain bila kebijakan koperasi hanya mengadopsi model instruksi dari atas tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi unik tiap desa. Sementara itu, keterbatasan kapasitas usaha dan lemahnya organisasi ekonomi di level desa tetap harus diintervensi dengan cara yang relevan dan efektif.
Tanpa kecepatan dan ketepatan dalam implementasi, program koperasi hanya akan stagnan di atas kertas. Pemerintah menekankan pentingnya percepatan, dengan target operasional Kopdes Merah Putih di bulan Agustus mendatang. Dalam sebuah keterangan resmi, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menekankan perlunya rekrutmen, pelatihan, serta pendidikan bagi SDM koperasi agar program segera berjalan.
Dalam percepatan kebijakan ini, TNI berperan vital karena jalinan teritorial hingga ke pelosok desa memungkinkan pembentukan jejaring distribusi, koordinasi, hingga pelatihan yang cepat dan efisien. Dukungan TNI juga dinilai dapat memangkas biaya dan mempercepat persiapan operasional fisik koperasi, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono melalui Kompas TV akhir 2025.
Langkah cepat tersebut tetap perlu berjalan dalam koordinasi lintas institusi, agar percepatan tidak menimbulkan masalah baru. Instruksi Presiden tentang Koperasi Merah Putih menjadi fondasi agar sinergi antar sektor berjalan maksimal, dengan partisipasi lokal dan integrasi dalam ekosistem ekonomi desa sebagai syarat utama.
Jika dilaksanakan secara terstruktur, berbasis kebutuhan komunitas, dan didukung koordinasi yang solid, koperasi berpotensi besar memutus rantai ketimpangan desa-kota dan menumbuhkan ekonomi perdesaan yang lebih inklusif dan mandiri.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
