Banyak orang belakangan memperhatikan seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri. Pertemuan bilateral, partisipasi dalam forum dunia, sampai interaksi dengan pemimpin negara lain kerap menjadi sorotan media dan jadi perbincangan di dalam negeri.
Di dunia maya, pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan. Masyarakat bertanya-tanya, “Mengapa Presiden kerap melawat ke negara lain?” atau “Apa manfaat konkret yang didapat Indonesia?” Respons semacam ini menunjukkan masih adanya jarak antara aksi pemerintah dalam ranah internasional dan pemahaman publik terhadap urgensi diplomasi.
Diplomasi memang tidak memberikan hasil yang bisa langsung dilihat seperti pembangunan fisik. Namun, dalam suasana global saat ini yang sarat ketegangan antarnegara dan ketidakpastian ekonomi, diplomasi menjadi perisai utama bagi Indonesia untuk bertahan.
Dalam kurun satu setengah tahun pemerintahan Prabowo, tercatat puluhan kali beliau menghadiri acara dan pertemuan di luar negeri. Ini menandakan adanya upaya aktif dari Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan posisi, tapi juga membangun jejaring yang lebih luas di dunia internasional.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Anggy Pasaribu, jurnalis dan inisiator Story of Anggy, mengamati bahwa kerap kali diplomasi pemerintah gagal dikaitkan dengan kepentingan sehari-hari oleh masyarakat. Akibatnya, meskipun Indonesia semakin sering tampil di forum dunia, publik merasa tetap jauh dari proses pengambilan keputusan.
Menurut Anggy, tekanan global sedang tinggi. Konflik besar seperti rivalitas Amerika-Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, dan krisis di Timur Tengah telah memberi imbas ke ekonomi, logistik, hingga stabilitas sosial di Indonesia. Harga kebutuhan pokok, ketersediaan energi, serta lapangan pekerjaan ikut terpengaruh oleh perkembangan dunia.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan bahwa situasi geopolitik yang terfragmentasi membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia harus lebih jeli. Diplomasi Indonesia yang mengedepankan prinsip ‘bebas aktif’ menjadi dasar, tetapi kini juga menerapkan pendekatan luwes agar bisa merespons perubahan dengan cepat.
Pendekatan seperti ini dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai hedging atau manuver jaga-jaga. Artinya, Indonesia berupaya menjalin relasi dengan berbagai pihak tanpa harus memihak secara penuh. Broto Wardoyo dari Departemen Hubungan Internasional UI menekankan bahwa kini strategi ini mulai mengarah pada resilience-based hedging, yaitu tidak sekadar menjaga fleksibilitas di luar, tetapi juga memperkuat daya tahan dalam negeri dari ancaman eksternal.
Keterlibatan Indonesia di kelompok-kelompok seperti G20, ASEAN, hingga BRICS bukan sekadar ikut hadir di forum dunia, tapi memang untuk mengantisipasi dinamika global yang terus berubah. Dalam praktiknya, agenda strategis nasional yang diusung seringkali kurang dijelaskan secara detail kepada publik.
Broto menyayangkan, yang sering diangkat ke permukaan justru acara seremonial dan dokumentasi pertemuan, bukan pesan atau alasan strategis di baliknya. Akibatnya, publik melihat diplomasi hanya sebagai tontonan elite, bukan kebutuhan bangsa.
Anggy juga menegaskan, permasalahannya terletak pada cara komunikasi. Strategi luar negeri Indonesia sering berhenti di elite tanpa dikemas agar mudah dipahami masyarakat. Penggunaan jargon teknokratik membuat publik sulit menangkap signifikansi kebijakan luar negeri dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Padahal, di era digital seperti sekarang, siapa yang bisa membangun narasi yang sederhana, jelas, dan bermakna akan lebih didengar. Pemerintah perlu hadir lebih komunikatif, dengan penjelasan yang konkret tentang apa, bagaimana, dan mengapa diplomasi itu penting untuk ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan rakyat.
Di ruang digital, negara juga tak cukup hanya ramai diperbincangkan, namun perlu menunjukkan konten yang mendalam. Narasi yang terlalu menangkis kritik atau hanya mengandalkan pendukung tidak akan efektif, bahkan bisa memperlebar jurang pemahaman.
Akhirnya, tantangan Indonesia di dunia internasional bukan sekadar mempertahankan eksistensi. Yang lebih penting, bagaimana negara mengajak publik memahami bahwa diplomasi membutuhkan dukungan banyak pihak, bukan cuma urusan para pemimpin. Diplomasi yang berdampak ialah diplomasi yang juga diterima dan dipahami rakyatnya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
