DPRD Jabar Bahas Raperda Anti-LGBT: Reaksi Masyarakat dan Keluhan

DPRD Jabar Kaji Raperda Perlindungan Keluarga Terkait LGBT dan Era Digital

DPRD Jawa Barat (Jabar) tengah mengkaji wacana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan membahas isu orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam menciptakan perlindungan terhadap keluarga. Raperda ini menjadi fokus inisiatif Komisi V DPRD Jabar dan diharapkan akan termasuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Isu LGBT diprioritaskan seiring dengan kekhawatiran terhadap dampak negatif era digital yang semakin mengemuka.

Respon terhadap Keresahan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menyatakan bahwa pembahasan Raperda ini juga merupakan respon terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh warga, termasuk Penggiat Keluarga (Giga) Indonesia. Dorongan untuk menyusun regulasi semakin kuat setelah Komisi V menerima audiensi dari Giga Indonesia, yang melihat perlunya intervensi regulasi untuk melindungi keluarga dan anak-anak dari berbagai potensi risiko sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Giga Indonesia menyampaikan data dan usulan yang mendasari kebutuhan pembentukan Raperda sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan perilaku seksual dan dampak negatif era digital. Dengan posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan sejumlah indikator sosial tertentu yang mengkhawatirkan, pembentukan Raperda diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengatasi isu ini secara lebih holistik.

Fenomena LGBT di Berbagai Daerah di Jawa Barat

Di tingkat daerah, kekhawatiran terhadap fenomena LGBT juga terus disuarakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, seperti di Kabupaten Cirebon. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, misalnya, menyikapi tajam perihal LGBT di wilayah mereka setelah terjadi kejadian yang dianggap mencoreng citra Kota Wali. Begitu pula di Kabupaten Ciamis, dimana Bupati setempat menyatakan keprihatinannya terhadap merosotnya akhlak dan mental generasi muda terkait dugaan fenomena LGBT.

Semua upaya dan respons ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan ketertiban sosial di tengah dinamika perkembangan zaman. Baik itu melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, pendekatan agama, maupun peran aktif seluruh stakeholder dalam masyarakat. Dengan demikian, proses pembahasan Raperda anti-LGBT di Jawa Barat menjadi momentum penting dalam menghadapi tantangan kompleks di era kekinian.

Source link