Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengirimkan siswa nakal ke barak militer terus menuai sorotan. Kebijakan ini disoroti karena dianggap tidak sebagai solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Menurut Praktisi Hukum, Agung Wahyu Ashari, langkah Dedi Mulyadi justru dapat memicu gangguan psikologis pada anak-anak. Agung menegaskan bahwa tidak seharusnya ada label anak nakal, dan seharusnya Gubernur memberikan fasilitas dan layanan konselor kepada setiap orang tua. Agung juga menyoroti bahwa langkah ini sebenarnya merampas hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan menjadikan Provinsi Jawa Barat tidak bersahabat bagi anak-anak. Meskipun demikian, Agung tetap memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi atas upayanya dalam membina siswa nakal tersebut, dengan harapan sanksi yang diberikan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih ramah dan tidak merampas hak-hak anak. Sebelumnya, Dedi Mulyadi menggulirkan kebijakan “menyekolahkan” siswa bermasalah dengan program dididik di barak militer, dimulai pada 2 Mei 2025. Program ini dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter dengan kerjasama bersama TNI dan Polri di wilayah-wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan.
Penyalahgunaan Hak Anak: Kirim Siswa ke Barak Militer
