FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) melakukan survei di Pulau Jawa yang meliputi wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, pada 28 November-5 Desember 2023. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas publik di Pulau Jawa berpendapat bahwa politik dinasti dapat membahayakan masa depan demokrasi.
“Dari hasil survei, sebanyak 60,0 persen publik di Pulau Jawa mengatakan bahwa politik dinasti membahayakan masa depan demokrasi. Sementara 29,7 persen lainnya menyatakan bahwa tidak membahayakan masa depan demokrasi, dan 10,3 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam rilisnya di Hotel Alia Cikini Menteng, pada Senin (11/12/2023).
Airlangga Pribadi Kusman, seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), mengatakan bahwa tingginya kekhawatiran terhadap bahaya politik dinasti menunjukkan adanya persoalan etis dan pencederaan demokrasi. Selain itu, sebanyak 72 persen responden juga menyatakan penolakan terhadap upaya Presiden Joko Widodo dalam membangun politik dinasti.
Menurut Airlangga, persoalan utama adalah bagaimana membangun kesadaran kritis masyarakat sipil terhadap masalah pelemahan demokrasi ini. Selain itu, kekhawatiran publik terhadap intervensi aparat negara mencapai 47 persen. Masyarakat khawatir bahwa intervensi aparat dapat merusak integritas pemilu yang jujur dan adil, serta dapat mengancam jaminan atas hak politik rakyat.
Dia juga memprediksi bahwa Pilpres 2024 kemungkinan akan berlangsung lebih dari satu putaran, mengingat jarak elektabilitas antarpasangan calon yang masih dalam margin of error. Berdasarkan hasil survei yang telah dia bedah, elektabilitas peserta pilpres juga terlihat kompetitif.
