FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon presiden nomor 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan hukum sebagai acuan utama untuk memastikan keadilan, memberikan manfaat, dan kepastian kepada semua.
“Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik di puncak maupun di semua tingkatan, namun yang terjadi adalah banyak aturan yang ditekuk sesuai dengan kepentingan penguasa. Apakah hal ini akan terus berlanjut? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” tegas Anies saat menyampaikan visi dan misinya.
Mantan Gubernur DKI ini memulai debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diselenggarakan di Kantor KPU pada Selasa malam (12/12/2023).
Dia menjelaskan bahwa tatanan penyelenggaraan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan prinsip hukum. “Kita melihat betapa pada hari-hari ini, tatanan penyelenggaraan pemerintah sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang harus kita junjung, karena itulah kita melihat perubahan ini harus kita kembalikan,” ungkap dia.
Anies menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. “Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, dan kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Menurutnya, hukum seharusnya tegak, namun kenyataannya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Saat ini, hukum seharusnya tegak seperti ini, inilah hukum. Namun kenyataannya bengkok tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan kondisi ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Oleh karena itu, kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum untuk tegak kepada semua,” jelas dia. (eds)
