Kasus dugaan pelanggaran HAM terutama kasus penculikan aktivis saat aksi demonstrasi 1997-1998, semakin ramai diperbincangkan di tahun politik pilpres 2024.
Salah satu penyebabnya adalah harapan dari keluarga korban dan kalangan aktivis agar pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Gerakan Aktivis 98 (Gerak98) Surabaya pun turut angkat bicara. Mereka menekankan pentingnya semua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 memiliki langkah tegas dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Dandik Katjasungkana, seorang aktivis sosial asal Surabaya, menyebutkan bahwa selama 25 tahun kasus pelanggaran HAM tersebut belum mendapat kejelasan hingga saat ini.
“Keadilan harus dijunjung tinggi. Permintaan keluarga korban sederhana. Mereka hanya ingin mengetahui keberadaan anggota keluarganya yang hilang dijelaskan oleh pemerintah. Jika mereka meninggal, di mana makamnya. Jika masih hidup, di mana keberadaannya,” ujar Dandik.
Pernyataan tersebut diungkapkan saat acara peluncuran buku “Buku Hitam Prabowo Subianto” karya Buya Azwar Furgudyama di Surabaya Timur pada Sabtu (16/12).
Dandik juga menyebutkan bahwa masih ada 13 aktivis yang hilang saat memperjuangakan keadilan dan demokrasi pada 1997-1998. “Totalnya ada 23 aktivis yang diculik, 9 dilepaskan, 1 ditemukan meninggal dunia, dan 13 lainnya masih dinyatakan hilang hingga sekarang,” tambahnya.
Dia berharap agar calon presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 akan melaksanakan rekomendasi dari DPR RI terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi pada tahun 1998.
