Komitmen pemerintah untuk memastikan netralitas kepala daerah dalam pemilu 2024 bukanlah sekadar instruksi belaka. Kepala daerah yang tidak netral pun mulai dicopot dari jabatannya.
Langkah pencopotan terhadap kepala daerah yang tidak netral dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang bertujuan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.
Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang dinilai tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi yang menunjukkan bahwa beberapa penjabat kepala daerah melanggar prinsip netralitas.
“Ada laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video dan lain-lain. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian,” ujar Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta?’ di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, pada Selasa (19/12).
Tito menyebutkan bahwa indikasi adanya penjabat kepala daerah yang tidak netral didapatkan dari laporan masyarakat, keluhan dari partai politik, dan para peserta pemilu. Kemendagri kemudian melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan keluhan tersebut, dan mengambil langkah tegas dengan mencopot penjabat kepala daerah yang terbukti tidak netral.
Salah satu contoh penjabat kepala daerah yang diganti karena tidak netral adalah Bupati Kampar, Riau, yaitu Muhammad Firdaus. “Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya adalah tidak netral,” ujar Tito.
