Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan sikap yang positif. Mereka langsung merespons aspirasi tersebut dan mengkomunikasikannya kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Proses kontak telah dimulai dengan Menteri Sekretaris Negara untuk mempersiapkan penerimaan pada hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang sedang dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilaksanakan oleh pimpinan fraksi DPR untuk menyatukan pandangan dan kesepakatan. Sebuah surat telah diantar oleh pimpinan DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang sedang dinonaktifkan tetap dapat memperoleh fasilitas keanggotaan. Selain itu, Undang-Undang Perampasan Aset juga akan menjadi topik pembahasan setelah menyelesaikan peninjauan terhadap KUHAP.
Partisipasi publik tetap dibuka terkait Undang-undang KUHAP, namun peninjauan ini akan berakhir dalam waktu tertentu untuk memulai pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset dengan cepat. Proses evaluasi DPR dan reformasi akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dengan tujuan menciptakan DPR yang lebih baik dan transparan. Setiap anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR bersama-sama.
