Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo kembali mendapat kritikan. Ganjar dianggap gagal dalam menyelesaikan kemiskinan di Jawa Tengah setelah 10 tahun menjabat.
Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, mengklaim bahwa kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah selama pemerintahan Ganjar merupakan bukti kegagalan gubernur selama lebih dari satu dekade.
“Tetapi masih dipaksakan sebagai Capres oleh PDIP. Jadi, kriteria Capres PDIP menjadi tidak jelas setelah menetapkan Ganjar sebagai Capresnya,” kata Muslim dalam keterangan resmi yang diterima oleh redaksi fajar.co.id, Jum’at (12/1/2024).
Muslim juga merasa terkejut dengan data kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang membuat Ganjar menduduki peringkat teratas lembaga survei.
“Apakah lembaga survei itu? Maka, tidak heran kalau itu dianggap sebagai lembaga survei berbayar. Ganti saja namanya sebagai perusahaan survei, bukan lembaga survei. Dan akan lebih kacau kalau Capresnya boneka lagi,” ucap Muslim.
Dalam hal yang sama, Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), juga menyebut bahwa nama Ganjar kerap dikaitkan dengan sejumlah permasalahan kontroversial semasa menjabat Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya adalah terkait penduduk lokal di Kendeng, Rembang, yang tidak diberikan izin untuk membangun pabrik semen.
Dedi juga menyebut Ganjar dinilai tidak menghiraukan putusan pengadilan yang meminta izin dicabut.
Warga menggugat Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 yang mengatur tentang izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (kini bernama PT Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang sedang dilombakan oleh masyarakat Keneng.
