FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Aktivis HAM, Usman Hamid, menyoroti keputusan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Menurut Usman Hamid, langkah mundurnya Mahfud MD dari jabatan menteri menjadi jalan untuk mengobati kekeringan etika politik di Indonesia.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia tersebut menyatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami darurat etika politik. Masyarakat merasakan kekecewaan yang mendalam atas hilangnya etika politik di kalangan elite, khususnya terkait dengan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
“Keputusan Prof Mahfud untuk mundur dapat sedikit mengobati kekeringan etika dalam kehidupan berbangsa kita,” ujar Usman Hamid pada Rabu (31/1/2024).
Usman Hamid menambahkan bahwa Mahfud MD memberikan edukasi tentang etika dan moral kepada publik serta menjadi contoh bagi pejabat yang ikut dalam kontestasi pemilu. Menurutnya, pejabat publik seharusnya mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta menjunjung tinggi etika dalam berpolitik.
“Seorang pejabat publik yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum yang sangat partisan seharusnya mengundurkan diri. Saya sangat menghargai sikap Prof Mahfud yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, karena hal tersebut menjadi setetes air di tengah dahaga etika di gurun pasir politik Indonesia,” kata Usman.
Dia juga menekankan bahwa Pemilihan Presiden 2024 merupakan momen yang sangat penting bagi Indonesia. Pilpres 2024 akan menegaskan apakah Indonesia merupakan negara demokrasi yang sehat atau sebaliknya, serta menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia.
