Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dilaporkan bersalah dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, mengonfirmasi hal ini. “Iya,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, pada hari Jumat, 3 November 2023, sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan mengenai Anwar Usman yang juga merupakan paman Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Jimly menjelaskan bahwa Anwar Usman adalah hakim yang paling banyak dilaporkan dengan total 21 laporan. Dia mengatakan bahwa pihaknya memiliki waktu 30 hari untuk memproses seluruh laporan tersebut, tetapi berhasil menyelesaikannya dalam 15 hari.
Akibatnya, narasi “Batalkan Putusan MK” menjadi viral di media sosial, terutama di aplikasi X (dulu Twitter). Kata kunci MKMK juga menjadi perhatian publik.
“Begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Anwar Usman, paman Gibran, bersalah dalam putusan MK mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Yang aneh adalah mereka yang membuat laporan, kami yang dituduh karena Gibran tidak memenuhi keinginan PDIP. Batalkan Putusan MK,” tulis akun @lolina_321lagi sambil membagikan video pernyataan Jimly Asshiddiqie.
“Wah ini menjadi masalah besar bagi negara. Ketua MK terbukti bersalah. Lalu apa hukumannya, apa konsekuensinya jika hanya ada dua pasangan calon presiden/calon wakil presiden…🤔 Mohon penjelasan dari pakar Hukum Tata Negara… *KasihPamanSepenggalan,” tulis politisi PKS, Tifatul Sembiring.
“Bagaimana mungkin seorang Hakim MK tidak menyadari konsekuensinya…🤦Tidak tahu apa yang mungkin terjadi di belakangnya? Rasanya pasti paham. Tapi tekanan dan nafsu lebih besar daripada logika… Jika begitu, tidakkah seharusnya Putusan MK dibatalkan? Manfaatnya hanya untuk satu keluarga, kerugian untuk banyak orang… 😏,” tambah warganet lainnya.
