Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Saya telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN antara 2,29-2,82 persen dari PDB.
“Posisi RAPBN 2025 masih dalam range yang telah disepakati,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pernyataan mengenai penjagaan defisit APBN juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Proses RUU APBN 2025, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nanti,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan disepakati oleh DPR nanti,” ujar Thomas.
