FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Isnur, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik peran partai politik di Indonesia.
Isnur menyatakan bahwa saat ini partai politik tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga demokrasi dan mendukung kaderisasi kepemimpinan dari tingkat bupati hingga presiden.
“Yang kita lihat sekarang, partai politik sudah tidak lagi bertujuan untuk menjaga demokrasi atau mendukung kaderisasi kepemimpinan politik. Justru, partai-partai lebih mirip bisnis kompromi, tanpa ruang demokratis,” kata Isnur dalam YouTube Watchdoc Documntary, dikutip pada Jumat (25/10/2024).
Menurut Isnur, keputusan untuk berkoalisi menunjukkan kurangnya demokrasi dalam partai. Ia memberikan contoh Partai NasDem, di mana keputusan untuk berkoalisi seringkali hanya diambil oleh ketua umum, Surya Paloh, tanpa melibatkan seluruh elemen politik dalam partai.
“Kita melihat keputusan berkoalisi hanya berasal dari Surya Paloh, tanpa ada pembahasan yang melibatkan semua elemen politik dalam NasDem,” lanjut Isnur.
Isnur menilai bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa politik diwarnai lebih banyak kompromi tanpa ideologi yang jelas, dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat yang memilih partai tersebut.
Banyak rakyat memilih partai karena dijanjikan perubahan, namun pada akhirnya merasa kecewa karena janji tersebut tidak diwujudkan.
Sebagai contoh, Isnur mengingatkan masyarakat pada saat banyak orang memilih Prabowo sebagai oposisi, namun kemudian mantan jenderal tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.
