Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengajukan permintaan resmi untuk menghentikan seluruh hak yang melekat pada jabatan anggota DPR RI non-aktif, seperti
Tag: dpr ri
Eko Patrio dan Uya Kuya Dinonaktifkan Sebagai Anggota DPR: Berita Terbaru
Dua anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya mundur sebagai
Daftar 6 Fraksi Setuju Evaluasi Tunjangan DPR RI: Analisis Terkini
Partai-partai yang mewakili kursi di parlemen telah menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPR setelah terjadi kemarahan publik terkait isu kenaikan tunjangan, termasuk
Nafa Urbach Janji Bayar Gaji dan Tunjangan Warga Dapil
Anggota DPR RI Komisi IX Nafa Urbach menuai kritik keras setelah mengomentari tunjangan perumahan anggota Dewan sebesar Rp50 juta dan mengeluhkan kemacetan.
Tersangka Kasus CSR BI: 2 Legislator Di Tetapkan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
KPK Terima Keppres Amnesti: Hasto Kristiyanto PDIP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti Sekjen PDI Perjuangan sekaligus terdakwa kasus suap terkait Harun Masiku,
KPK Tunggu Keppres Amnesti untuk Bebaskan Hasto Kristiyanto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk membebaskan Sekjen PDI Perjuangan sekaligus terdakwa kasus suap terkait Harun Masiku, Hasto
Fenomena Bendera One Piece: DPR Sentil Gerakan Pecah Belah Bangsa
Fenomena pengibaran bendera dari cerita manga Jepang, One Piece, oleh warga telah menjadi perbincangan di media sosial menjelang HUT ke-80 RI pada
Memahami Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan banyak aspek sebelum melarang para tahanan menggunakan masker atau menutup wajahnya ketika ditampilkan di hadapan publik. Menurut
Poin Penting RUU KUHAP: Perlindungan Hak Tersangka
DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi UU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) setelah pembahasan selama