Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membela Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) terkait pernyataannya tentang laki-laki bercelana ukuran 33-34 ke
Tag: dpr
Digelar Tertutup: Ganjar dan Masinton Beber Materi Kepala Daerah PDIP
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengungkap materi dalam pembekalan kepada kepala daerah partainya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara ini
Pemanggilan Panglima TNI Terkait Ledakan Amunisi Garut: Analisis Komisi I
Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan jajaran terkait untuk memberikan
Kesaksian Rossa: Buka Kotak Pandora, Hasto Terkejut
Kesaksian penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, terkait peran eks Ketua KPK, Firli Bahuri, dianggap sebagai kunci dalam kasus dugaan korupsi Sekretaris Jenderal
Menkumham: Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-undang. Beliau telah membuka komunikasi
Ledakan Pemusnahan Amunisi Garut: DPR Kritik Prediksi Petugas
Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk melakukan evaluasi total terhadap prosedur pengamanan pemusnahan amunisi setelah terjadi insiden ledakan maut di Garut,
Mengapa Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi Meminta Maaf?
Seorang mahasiswi di Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS meminta maaf setelah memposting foto meme yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto dan
Pentingnya Poin Sidang Hasto & Kesaksian Penyidik KPK Harun Masiku
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus PAW eks Calon Legislatif PDIP, Harun Masiku, dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Sidang
Rincian Gugatan UU TNI yang Disidang MK: Analisis Lengkap
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas 11 perkara uji formil dan materiil UU TNI pada Jumat (9/5). Sidang tersebut dibagi
Mahasiswa UI Akan Tarik Gugatan UU TNI, UIN Surabaya Batal Gugatan
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah UU Nomor 34