Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat keterlibatan aparat kepolisian dalam sejumlah konflik agraria yang dilaporkan masyarakat, seiring dengan tingginya pengaduan
Tag: komnas ham
Koalisi Cabut Gugatan Fadli Zon, Hakim Perempuan Dikecualikan
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas telah mencabut gugatan terhadap Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, yang diduga menyangkal peristiwa pemerkosaan massal pada tahun
Tim Ahli LNHAM Mulai Usut Kerusuhan Agustus: Fakta Terkini
Tim Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang bertugas mencari fakta tentang kerusuhan yang terjadi pada Agustus dan September 2025 akan memanggil
Pelindas Affan: Polri Klaim Sidang Etik Brimob Masih Proses
Mabes Polri mengungkapkan bahwa sidang dugaan pelanggaran etik untuk lima anggota Brimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden melindas ojol Affan
Kebebasan Berpendapat: Hak Aman dan Dilindungi
Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Kabid Humas Polda
Istana Bantah Prabowo Kirim Surat Presiden ke DPR
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi membantah kabar yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Supres) mengenai pergantian Kapolri ke
Tragedi Demo Agustus: 7 Orang Tewas, 9 Luka Parah
Menteri Sosial atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal akibat demonstrasi nasional mencapai tujuh orang. Selain itu, ada
Komnas HAM Ulas 10 Tewas dalam Demo Agustus, Termasuk Satu di Manokwari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa dalam sepekan terakhir terdapat 10 orang yang meninggal dunia selama rangkaian demonstrasi di
Menteri Pigai: Rekomendasi Komnas HAM Perlu Kekuatan Hukum
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa sejumlah pakar HAM telah mengusulkan penguatan terhadap Komisi Nasional (Komnas) HAM dengan cara
Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Solusi Kurangi Beban Kerja Petugas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal disambut baik oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Menurut










