Respons MK: DPR Minta Istana IKN Mulai Difungsikan dan Dipakai DKI Jakarta Tetap Ibu Kota Indonesia, DPR Sebut Istana IKN Harus Mulai
Tag: mahkamah konstitusi
Kawal Gugatan UU TNI di MK: BEM UI Tolak Kembalinya Negara Militer
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil mengadakan aksi solidaritas di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendukung uji materi
Gugatan Roy Suryo, Rismon, Tifa: Penolakan Pasal KUHP-UU ITE oleh MK
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk tidak menerima permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Respons Vonis Bebas 3 Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan
Beberapa pihak memberikan respons positif terhadap vonis bebas yang diberikan kepada tiga terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi, yaitu Tian Bahtiar,
Kontroversi Uki PSI: Larangan Anak Presiden Ikut Pilpres
Wacana pembatasan hak politik keluarga presiden kembali mengundang perdebatan di tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) diajak untuk mengeluarkan larangan bagi anggota keluarga
MK Menegaskan Perlindungan Wartawan dengan Mengabulkan Uji Materi UU Pers
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun
Hakim MK Anwar Usman Mau Pensiun: MA Bentuk Pansel Cari Pengganti
Pada Rabu, 31 Desember 2025, Mahkamah Agung (MA) secara resmi membentuk panitia seleksi untuk mencari calon pengganti Hakim Konstitusi Anwar Usman yang
Ancaman Gugatan UU KUHAP ke MK dan Laporan ke PBB: Alasan Koalisi Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengumumkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang baru disahkan ke
Gugatan Koalisi Sipil ke MK & Laporan ke PBB terkait KUHAP Baru
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, yang dipimpin oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), siap mengambil langkah hukum dengan menggugat Undang-Undang
Gugatan Mahasiswa UU MD3 ke MK dan Tuntutan Pecat Anggota DPR
Mahasiswa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang No 17 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tujuan meminta rakyat,