PDIP Berharap Tak Ditinggal Fraksi-fraksi di DPR dalam Pembahasan RUU Pemilu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Utut Adianto, menekankan harapannya agar PDIP
Tag: mk
Praperadilan Eks Gubernur Lampung Arinal Ditolak: Status Tersangka Sah
Praperadilan Eks Gubernur Lampung Ditolak, Status Tersangka Tetap Putusan praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, ditolak di sidang putusan di
Pakar Singgung Kasus Nadiem: Dorong Revisi UU Tipikor
Pakar Hukum Mendorong Revisi UU Tipikor Pakar Hukum Dorong Revisi UU Tipikor setelah Kasus Nadiem Makarim Jakarta, CNN Indonesia — Pakar hukum
Kawal Gugatan UU TNI di MK: BEM UI Tolak Kembalinya Negara Militer
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil mengadakan aksi solidaritas di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendukung uji materi
Usul Pilkada Lewat DPRD PDIP Dikaji, PKB-PAN Dukung
Beberapa fraksi di DPR menyampaikan pandangan terkait usulan dari Partai Golkar untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Revisi UU Polri: Menkum Pastikan Perpol 10/2025 Dibahas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa rencana penggunaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 dalam penyusunan draf
Ancaman Gugatan UU KUHAP ke MK dan Laporan ke PBB: Alasan Koalisi Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengumumkan niatnya untuk menggugat Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang baru disahkan ke
Gugatan Koalisi Sipil ke MK & Laporan ke PBB terkait KUHAP Baru
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, yang dipimpin oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), siap mengambil langkah hukum dengan menggugat Undang-Undang
Dampak Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Tanpa Putusan MK
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai pemerintah telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait penempatan
Pensiun Anggota DPR: Aturan Uang Seumur Hidup yang Meningkat
Pemohon yang menggugat uang pensiun anggota DPR yang diatur dalam UU 12 Tahun 1980 kini telah bertambah dari dua orang menjadi sembilan