Massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan menggelar demo serentak
Tag: pemilu
Surya Paloh dan Kondisi Stabilitas Nasional: Analisis Terkini
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkapkan komitmen partainya untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah tantangan dan
Peluang Politik PDIP Pasca Vonis Hasto: Analisis dan Ramalan
Partai politik di Indonesia selalu menjadi sorotan publik, terutama setelah terjadi peristiwa hukum yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam partai. Seperti yang terjadi
Dampak Pemisahan Pemilu dan Jalur Daendels: Analisis Bupati Situbondo
Bupati Situbondo, Jawa Timur Rio Wahyu Prayogo, mengungkapkan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, mekanisme Pemilu
PDI-P Menolak Pilkada oleh DPRD: Dampak Terhadap Demokrasi
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun menunjukkan reaksi tegas terhadap usulan PKB terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui pusat
Pendiri PSI Memohon Agar Jokowi Bergabung: Grace Natalie Menangis
Pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jeffrie Geovanie, mengungkapkan bahwa ia pernah meminta Grace Natalie menangis-tangis saat merayu Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Tidak Ada Kepemilikan Keluarga di PSI: Pengertian dan Implikasinya
Presiden Indonesia Joko Widodo menjelaskan konsep “partai super tbk” dalam pidatonya di Kongres perdana PSI di Solo. Istilah ini kini menjadi tagline
Bro Ron Optimistis Menjadi Ketum PSI di Suara Menit Akhir
Kandidat nomor urut satu di Pemilu Raya (Pemira) PSI 2025, Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron, tetap optimistis untuk
Kaesang Unggul e-Voting Ketum PSI: Tanggapan Jokowi
Dalam Pemilihan Ketum PSI, Kaesang Pangarep Unggul Secara E-Voting Pemilu Raya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 tengah memasuki tahap e-voting, di mana
DPR vs MK: Kasus Aswanto dan Persaingan Kekuasaan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun