Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil tiga Anggota DPR RI untuk penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia
Tag: pidana korupsi
Saksi Kunci Kasus Suap IUP Rudy Ong Dipanggil KPK: Berita Terbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil sejumlah saksi kunci terkait kasus dugaan suap terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur
Sudewo Bungkam Respons Desakan Warga Pati: Analisis Terkini
Bupati Pati Sudewa, yang juga dikenal sebagai Sudewo, enggan memberikan respons terkait desakan warga Pati agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum
Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Tom Lembong: Analisis MA
Mahkamah Agung (MA) akan mempelajari laporan yang dilayangkan tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait dugaan
Kasus Timah: Adik Pendiri Sriwijaya Dituntut 5 Tahun Bui
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, atau Kejagung, telah menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Ribka PDIP: Vonis Hasto Mengecewakan, Ajak Kader ke Diponegoro 27 Juli
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menyuarakan Kudatuli jilid dua setelah vonis 3,5 tahun terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus suap Harun
Analisa Potensi Korupsi Kasus Beras Oplosan: Kejagung Tengah Selidiki
Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menganalisis apakah ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus beras oplosan. Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan
Pungli Surat Tanah: Eks Lurah Jakbar Dihukum 1 Tahun 4 Bulan
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat memberikan hukuman kepada mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Herman
Tom Lembong: Alasan Tidak Menikmati Hasil Korupsi Impor Gula
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan bahwa Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong, tidak mendapatkan keuntungan dari
Ketidaksesuaian Pasal RUU KUHAP dengan UU KPK: Analisis Terkini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak selaras dengan UU