Dalam Reformasi Intelijen Indonesia, pengelolaan SDM yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih transparan akan meningkatkan kemampuan lembaga intelijen dalam menghadapi ancaman.
Tag: Politik
Reformasi Intelijen Indonesia: Meningkatkan Profesionalisme dalam Pengelolaan Intelijen Negara
Reformasi Intelijen Indonesia menekankan penguatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan intelijen negara.
Reformasi Intelijen Indonesia: Evaluasi Pengawasan untuk Memperbaiki Sistem Intelijen
Reformasi Intelijen Indonesia harus memperbaiki sistem pengawasan agar lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga intelijen nasional.
Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dalam Menjaga Prinsip Kerahasiaan dan Transparansi
Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan pembaruan dalam model pengawasan yang ada, agar bisa menanggulangi berbagai tantangan dalam dunia intelijen modern.
Hasan Nasbi: Kisruh Ucapan dan Klarifikasi Kepala Babi
Klarifikasi Hasan Nasbi Terkait Kontroversi Kepala Babi Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tentang memasak kepala babi
Menyusun Standar Operasional Intelijen dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi Intelijen Indonesia berfokus pada penyusunan regulasi yang lebih ketat terkait fungsi intelijen di berbagai institusi untuk mencegah konflik kewenangan.
Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kapasitas Pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Reformasi Intelijen Indonesia berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan yang lebih mandiri, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan operasi intelijen di BIN.
Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menjamin Keamanan Nasional melalui Sistem Intelijen yang Lebih Canggih
Reformasi Intelijen Indonesia akan memperkenalkan standar operasional berbasis ancaman untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon BIN terhadap ancaman global.
Transformasi BIN dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi Intelijen Indonesia bertujuan untuk mengubah kultur kerja BIN agar lebih profesional dan menjaga kerahasiaan operasional demi efektivitas intelijen.
Daftar Kementerian dan Lembaga di RUU TNI yang Bisa Diisi oleh Anggota TNI
Pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi