Pada Minggu, 14 September 2025, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Banten, M. Hafiz Ardianto, menggarisbawahi pertumbuhan penting RUU Perampasan Aset yang
Tag: ruu
RUU Perampasan Aset: Dukungan Golkar-Demokrat
Fraksi Golkar dan Demokrat mendesak RUU Perampasan Aset dibahas di DPR setelah adanya unjuk rasa pada 25-31 Agustus lalu. Herman Khaeron dari
DPR Rencanakan RUU Baru Tentang Perampasan Aset – Berita Terbaru
Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan Rancangan Undang-undang
DPR Pangkas Tunjangan Listrik: Alasan, Komunikasi, dan Transport
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memutuskan untuk melakukan pemangkasan sejumlah tunjangan anggota dewan periode 2024-2029. Keputusan ini diumumkan dalam
Poin Perkembangan Tuntutan Rakyat Saat Demo Agustus: 17+8 Fakta Terbaru
Koalisi sipil, mahasiswa, dan elemen masyarakat terus memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR untuk mengikuti tuntutan yang disuarakan melalui serangkaian demonstrasi pada
Massa Buruh Demo DPR: Daftar Tuntutan dan Tindak Lanjutannya
Massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan menggelar demo serentak
Mensos Ajak Lebih Jeli Sisir Warga Butuh Perlindungan
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, telah mengeluarkan pernyataan mengenai kasus kematian balita bernama Raya di Sukabumi. Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi
Poin Penting RUU KUHAP: Perlindungan Hak Tersangka
DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi UU Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) setelah pembahasan selama
Ketidaksesuaian Pasal RUU KUHAP dengan UU KPK: Analisis Terkini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkapkan bahwa sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak selaras dengan UU
Larangan Tahanan Tutupi Wajah dalam KUHAP: Wakil Ketua KPK Menyuarakan Beda Pandang
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Johanis Tanak mempertimbangkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981