Pada Kamis, 18 September 2025, Badan Legislasi DPR mengadakan rapat dengan beberapa tokoh terkait RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Salah satu tokoh yang
Tag: undang undang
KPK Panggil 3 Anggota DPR RI Terkait Korupsi CSR BI-OJK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil tiga Anggota DPR RI untuk penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia
DPR Rencanakan RUU Baru Tentang Perampasan Aset – Berita Terbaru
Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengajukan Rancangan Undang-undang
Penangkapan Kapal Pasir Timah Selundupan di Natuna: Berita Terbaru
KM Maju Berkembang ditangkap oleh Kapal Patroli BC 20007 dari Bea Cukai Batam di perairan Natuna Utara karena membawa muatan 400 karung
Saksi Kunci Kasus Suap IUP Rudy Ong Dipanggil KPK: Berita Terbaru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil sejumlah saksi kunci terkait kasus dugaan suap terkait pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur
Nonaktif, Sahroni, dan Eko Patrio: Diadukan ke MKD DPR
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengumumkan rencananya untuk melaporkan anggota DPR yang dinonaktifkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (3/9). Dia
Diperiksa KPK: Menag Yaqut Era Jokowi, 18 Pertanyaan
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan
Profil Inosentius Samsul: Calon Hakim MK dengan Pengalaman di DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Inosentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat yang akan pensiun pada tahun
Menteri Hukum Periksa Audit LMKN dan LMK Terkait Royalti Musik
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.
Solusi jangka panjang: Pentingnya Mendiskusikan Amendemen UUD 1945
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Proses amendemen harus melalui