Menguatkan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan. Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.
Sebagai respons terhadap dinamika dan evolusi suatu bangsa, struktur pemerintahan harus senantiasa dinamis dan berinovasi untuk tetap sesuai dengan aspirasi rakyat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjamin kondisi yang mendukung perkembangan serta kemajuan bangsa dalam berbagai bidang.
Prabowo dan Gibran memiliki komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Mereka berencana melakukan hal tersebut dengan langkah-langkah seperti:
1. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
2. Membangun Single Identity Number (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Database Kependudukan untuk mencegah identitas ganda dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan NIK Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Pemilu.
3. Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
4. Meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan.
5. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
6. Menutup akses ke situs perjudian online dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya judi.
7. Meningkatkan deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia dan barang ilegal, termasuk narkoba.
8. Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal.
Dan banyak langkah lainnya hingga poin ke-90.
