Kemandirian antariksa menjadi topik utama diskusi dalam acara yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI pada Selasa lalu. Diskusi tersebut membahas kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di tengah rivalitas global yang semakin intensif. Penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi yang tidak hanya berorientasi teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan jangka panjang dalam konteks pembangunan dan kemandirian antariksa. Prof. Thomas Djamaluddin, dari BRIN, menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia sebagai negara yang telah meluncurkan satelit secara mandiri di Asia Tenggara, kini dihadapkan pada tantangan besar berupa lemahnya tata kelola program antariksa dan terbatasnya pendanaan. Tanpa langkah strategis yang cepat, Indonesia berisiko tertinggal dalam ekonomi antariksa global yang diproyeksikan mencapai triliunan dolar.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa kini merupakan domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Di tengah meningkatnya militerisasi orbit, Indonesia tidak bisa lagi menjadi pengguna pasif. Untuk itu, perlu dibentuk Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebuah dewan lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait. Dalam konteks tersebut, DPR RI telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) guna memperkuat kedaulatan vertikal Indonesia. Kemandirian antariksa tidak bisa dicapai hanya dengan visi teknologi, melainkan memerlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten.
Antariksa harus menjadi bagian dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional Indonesia, untuk membangun norma damai, alih teknologi, dan pemanfaatan antariksa sebagai milik bersama umat manusia. Kemandirian antariksa Indonesia bukan hanya penting untuk ketahanan nasional, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan layanan publik. Tanpa dukungan aktif dari pemerintah, visi menjadi pelaku aktif dalam space economy akan tetap menjadi impian tanpa kepastian. Seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi dalam membangun strategi terpadu untuk meningkatkan kemandirian antariksa Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
