Kementerian Dalam Negeri menolak isu bahwa pengalihan empat pulau sengketa di Sumatera Utara adalah hadiah dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk Presiden ke-7 dan mertua Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Joko Widodo. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kepentingan politis dalam penyelesaian kasus tersebut. Penetapan status wilayah administrasi empat pulau tersebut didasari oleh Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 setelah melakukan survei langsung ke pulau-pulau tersebut. Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali juga menyampaikan bahwa proses penentuan batas wilayah dilakukan berdasarkan undang-undang dan akan dilakukan kajian ulang untuk memastikan kebenaran data geografis, historis, dan kultural terkait pulau-pulau tersebut.
Respons Kemendagri: Pulau Aceh Masuk Sumut, Hadiah untuk Jokowi
