Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa diperlukan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk membebaskan bangunan yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS) di Jawa Barat. Menurut Dedi, bangunan-bangunan tersebut memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) karena terjadi perubahan peruntukan lahan. Dia menyatakan bahwa perubahan peruntukan lahan di daerah aliran sungai menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Dedi juga menyoroti fenomena masyarakat rentan miskin yang membangun rumah di bantaran sungai, dan berencana untuk memindahkan mereka ke perumahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur ini menekankan pentingnya keberanian para walikota dan bupati untuk membongkar rumah warga di bantaran sungai guna memungkinkan normalisasi sungai dilakukan. Meskipun enggan membahas masalah penggantian untuk pembebasan, Dedi menegaskan bahwa siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai telah melakukan pelanggaran berat. Aksi ini diharapkan akan membuat normalisasi sungai menjadi mungkin dilakukan.
Penyebab Banjir DKI: Bebaskan Sungai Jabar untuk Solusi Rp8 T
