DPR RI telah membentuk tim supervisi untuk mengawal penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya penulisan sejarah ulang dilakukan dengan jelas dan transparan untuk menghindari pengaburan fakta-fakta sejarah penting. Langkah ini diambil setelah proyek penulisan ulang sejarah menuai kontroversi terkait pemerkosaan massal dalam tragedi 1998.
Puan memastikan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia harus dilakukan tanpa merugikan pihak manapun atau menghilangkan jejak sejarah. Melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Nusantara, proyek ini mendapat sorotan dan sejumlah sejarawan bahkan mundur karena temuan kejanggalan. DPR, terutama Komisi III dan Komisi X, membentuk tim supervisi untuk memastikan penulisan ulang sejarah dilakukan dengan baik dan profesional. Puan juga menyerukan agar semangat Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah) yang diperjuangkan Proklamator RI, Sukarno, dipegang teguh dalam proses penulisan ulang sejarah bangsa.
Pentingnya Menghindari Pengaburan Sejarah: Tips SEO Terbaik
