Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dia harus melindungi dirinya dari godaan saat memimpin Kota Jakarta. Pramono juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta yang terus meningkat setiap tahun. Dengan APBD mencapai Rp91,2 triliun dan proyeksi menjadi Rp94 triliun tahun depan, Pramono merasa perlu melindungi diri dari godaan yang mungkin muncul.
Selama karirnya sebagai anggota DPR, menteri, dan Sekretaris Kabinet, Pramono menghadapi berbagai godaan, namun dia memastikan untuk tidak tergoda. Ketika menjadi Gubernur Jakarta, Pramono menyatakan menerapkan sistem transparan dan mengharapkan kejujuran dari semua pihak terkait.
Pramono juga menyoroti masalah pengurusan kompensasi koefisiensi lantai bangunan (KLB) oleh pengelola gedung tinggi di Jakarta. Terkejut dengan lamanya proses pengurusan KLB, hingga ada yang membutuhkan waktu 12 tahun, Pramono memastikan penyelesaiannya lebih cepat dan transparan. Dengan pendekatan yang jelas dan tegas, Pramono berhasil mempercepat proses pengurusan KLB dan menyelesaikan kasus dengan pembayaran sebesar Rp480 miliar.
Dengan keputusan yang transparan dan fokus pada pencegahan korupsi, Pramono Anung berusaha untuk menjaga kota Jakarta tetap berjalan dengan baik dan efisien. Langkah-langkah yang diambilnya tidak hanya memperkuat integritas pemerintah, tetapi juga memberikan harapan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia.
