Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI merekomendasikan pembentukan panitia khusus (Pansus) haji 2025. Menurut Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad, Pansus perlu dibentuk karena evaluasi menyeluruh melibatkan lintas komisi. Timwas Haji DPR RI akan merekomendasikan pembentukan Pansus Haji 2025 untuk melibatkan lintas komisi di DPR RI. Selain itu, Timwas juga mendorong pemerintah untuk mengadaptasi dan mengharmonisasi kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait digitalisasi dan data siskohat jemaah haji agar sinkron dan valid dengan E-Hajj Arab Saudi.
Timwas juga menyatakan pentingnya jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan. Beberapa poin catatan dari Timwas Haji termasuk masalah ketidakcocokan data pengelompokan jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi, keterlambatan penertiban dan distribusi kartu nusuk, ketidaksesuaian konsumsi terhadap standar kontrak, keterlambatan layanan transportasi, masalah pelayanan kesehatan, serta peningkatan pada pelayanan SDM petugas haji. Temuan menunjukkan bahwa masih menjadi tantangan bagi pelayanan keimigrasian terkait dengan larangan pelayanan kesehatan di Makkah untuk jemaah haji di hotel, serta penyalahgunaan visa non-haji yang bisa lolos ke Tanah Saudi.
