Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan diplomatik yang tegas setelah insiden dugaan penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat Unit Patroli Perbatasan (UPF) Timor Leste di Desa Inbate, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Menurut Sarifah, pemerintah harus segera memprotes secara resmi kepada Duta Besar Timor Leste di Jakarta sebagai respons atas pelanggaran kedaulatan dan keselamatan WNI yang dikritiknya.
Dalam pernyataannya, Sarifah menekankan bahwa insiden ini merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan keselamatan warga negara, yang harus direspons dengan protes yang kuat. Insiden tersebut melibatkan luka tembak pada Paulus Taek Oki, WNI asal NTT, yang dipicu oleh pemasangan patok batas sepihak oleh UPF Timor Leste di titik sengketa Pilar 36, yang bertentangan dengan kesepakatan bilateral.
Legislator PDIP tersebut juga mendorong percepatan perundingan perbatasan, serta meminta pemerintah memastikan pertanggungjawaban aparat UPF yang terlibat, memperkuat pengawasan TNI-Polri di titik rawan sengketa, memberikan dukungan penuh kepada korban dan keluarga, serta mendukung pembentukan tim pencari fakta bersama. Sarifah menekankan pentingnya pendekatan tegas sekaligus diplomatis dalam menyelesaikan konflik tersebut.
Pemprov NTT sebelumnya juga menegaskan bahwa pemasangan patok sepihak bertentangan dengan kesepakatan bilateral yang baru saja dibicarakan sehari sebelum insiden terjadi. Insiden ini menimbulkan aksi tembak aparat UPF Timor Leste terhadap warga, yang menjadi perhatian utama dalam penyelesaian kasus tersebut. KBRI di Dili juga telah meminta klarifikasi ke pihak Timor Leste terkait insiden ini sebagai langkah responsif dari pemerintah Indonesia.
