Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyerukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menegaskan bahwa proyek tersebut harus dihentikan karena telah menimbulkan kontroversi dan melukai banyak pihak. Sejumlah sejarawan yang masih terlibat dalam proyek tersebut bahkan memilih untuk mundur, menunjukkan adanya masalah serius dalam proses penulisan tersebut.
Fraksi PDIP akan menyampaikan sikap resminya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam pekan ini. Mereka ingin duduk bersama untuk menegaskan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah tersebut, karena telah menimbulkan banyak problematika dan menjadi sorotan internasional.
Proyek penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan terus menuai kritik karena menghilangkan beberapa bagian penting, terutama berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 semakin memperkuat penolakan terhadap proyek tersebut. Pernyataan kontroversial Fadli Zon dalam wawancara tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan tahun 1998 yang pernah dibentuk oleh Presiden ketiga RI, BJ Habibie.
