Partai politik di Indonesia selalu menjadi sorotan publik, terutama setelah terjadi peristiwa hukum yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam partai. Seperti yang terjadi pada DPP PDI Perjuangan yang baru-baru ini menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali. Acara ini diresmikan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan tujuan untuk menyatukan visi dan misi para kader partai, terutama mereka yang berada di kursi dewan, dalam menjalankan program-program pemerintah dan menjaga soliditas partai.
Namun, acara tersebut berlangsung tidak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, divonis dalam kasus suap. Situasi ini menimbulkan spekulasi dari berbagai pihak terkait arah politik PDI Perjuangan ke depan. Menurut Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, ada dua faksi yang berbeda di dalam partai, yakni faksi yang ingin tetap oposisi dan faksi yang ingin bergabung dengan pemerintah. Keputusan terkait arah politik PDI Perjuangan akan sangat dipengaruhi oleh posisi Sekretaris Jenderal yang akan datang.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berpendapat bahwa PDIP akan terus memantapkan soliditas politiknya. Meskipun dalam banyak hal PDIP baik-baik saja dengan pemerintah, namun secara gestur politik lebih cenderung sebagai oposisi. Hal ini disebabkan oleh keinginan partai untuk lebih jelas dalam sikap politiknya, mengingat kinerja partai saat menjadi oposisi dalam Pemilu 2014 yang sukses meraih kemenangan.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi di internal PDIP, diharapkan partai ini dapat menjaga visi dan misinya agar tetap solid dan fokus dalam menjalankan program-program pemerintah. Arah politik partai ini ke depan akan sangat menentukan posisinya di pemerintahan dan dukungan masyarakat, sehingga kejelasan sikap politik dan soliditas internal akan menjadi kunci keberhasilan PDIP di masa mendatang.
