Demonstrasi ojek online di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 17 September 2025, ternyata berlangsung sepi dengan hanya sedikit massa yang hadir dibandingkan dengan klaim panitia yang menyatakan ada sekitar 2.000 peserta. Hal ini disebabkan oleh perpecahan sikap di kalangan komunitas ojek online terkait isu pemotongan komisi. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojek Jakarta Utara, Mansyur, memastikan bahwa pihaknya serta ribuan anggotanya tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Mereka lebih memilih untuk fokus bekerja daripada turun ke jalan.
Mansyur juga membantah bahwa Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojek yang menginisiasi aksi tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak ada komunikasi atau konsolidasi dengan pihak Garda. Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojek online.
Garda mengklaim bahwa DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara, menolak langkah tersebut. Menurut Mansyur, potongan komisi 20 persen masih relevan karena memberikan manfaat kepada driver, seperti asuransi kecelakaan dan perawatan kendaraan. Dia juga menilai bahwa penurunan komisi berpotensi mengurangi promo, jumlah orderan, dan perlindungan bagi mitra. Mansyur mendorong adanya forum diskusi terbuka yang melibatkan perwakilan komunitas ojek online yang aktif bekerja di lapangan.
Intinya, penurunan komisi tidak otomatis akan meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, langkah tersebut dapat merugikan driver dan mitra. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk turun tangan dan mengadakan diskusi dengan data serta melibatkan driver yang benar-benar bekerja di lapangan dalam pengambilan keputusan terkait aturan komisi.
