Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta izin dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Muhammad Iqbal, terkait
Tag: kejaksaan agung
Kejagung Temukan Dokumen Investasi Saat Geledah Kantor GoTo: Penemuan Penting!
Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 dan menemukan dokumen terkait investasi. Menurut Kepala
Kasus Laptop Kemendikbudristek: Penetapan 4 Tersangka Update
Kejaksaan Agung telah secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait program pendidikan tahun 2019-2022 di Kementerian Pendidikan,
Kejagung Harus Segera Panggil Bos Minyak Riza Chalid dalam Kasus Korupsi BBM
Kejaksaan Agung yang diindikasikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023, Mohammad Riza Chalid
Kejagung Berani Dobrak Tembok Korupsi Riza Chalid
Pakar Hukum dari Universitas Lampung, Hieronymus Soerja Tisnanta, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung telah berani menetapkan M. Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus
Tak Henti Dikejar Kejagung, Koruptor Diminta Mengganti Rugi
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan bahwa penjara tidak cukup untuk menciptakan efek jera bagi para koruptor. Menurutnya,
Komisi III DPR Setuju Anggaran Polri-Kejagung Tambah di 2026
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran bagi Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam
Kejagung Sita Rp1,3 Triliun dalam Kasus Korupsi CPO
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp1,374 triliun terkait dengan kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) minyak kelapa sawit
Mengapa Kejagung Mencegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri
Mantan Mendikbud Nadiem Makarim resmi dicegah pergi ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 19 Juni hingga enam bulan ke depan.
Kejagung Diimbau Ajukan Jokowi di Sidang Lembong
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan tanggapan terkait dengan saran dari seorang ahli hukum yang merekomendasikan agar Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi),